Sulteng Gelar FGD Pemeriksaan Keuangan

0
176

PALU,MEDIASULTENG.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako menggelar fokus grup diskusi (FGD) yang bertempat di Aula Polibu Kantor Gubernur. Diskusi ini diikuti oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur yang diwakili Staf Ahli Rusdi Bahtiar Rioeh mengapresiasi acara forum grup diskusi ini. Menurutnya diskusi semacam ini dapat lebih meningkatkan penegakan sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

“Saya mewakili gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan acara ini juga merupakan langkah nyata pemerintah daerah mewujudkan berbangsa dan bernegara secara baik. Melalui FDG ini kita wujudkan tata kelola keuangan yang baik yaitu akuntabel dan transparan” jelas Rusdi,Selasa (11/7/2017).

Sulawesi Tengah yang 4 kali berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya  mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah M Bayu  Sabartha.

“Saya mengapresiasi gubernur Longki atas capaian dalam tata kelola keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut. Dan saya yakin Kepala daerah yang mempunyai komitmen akan laporan keuangannya bisa saya pastikan daerahnya akan WTP. Karena Kepala daerah yang punya komitmen pasti juga memberi arahan kepada perangkat daerah dibawahnya” Terang Bayu.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan

Sulawesi Tengah yang mendapat opini WTP menurut Bayu      Berdasar hasil Pemantauan Tindak Lanjut per Desember 2016 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan TA 2016 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.027 rekomendasi senilai Rp95,61 miliar, telah ditindaklanjuti sebanyak 641 rekomendasi senilai Rp44,39 miliar (62,41%), sebanyak 317 rekomendasi senilai Rp50,19 miliar belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut (30,87%); sebanyak 56 rekomendasi senilai Rp0,97 miliar yang belum ditindaklanjuti (5,45%) serta sebanyak 13 rekomendasi senilai Rp50 juta yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (0,13%).

Salim Muhammad AlJufri anggota DPD RI  Komite IV yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah pun mengapresiasi terselenggaranya fokus grup diskusi yang mengangkat tema “Opini pengelolaan keuangan negara yang objektif dan berkualitas”

“Saya mewakili seluruh anggota DPD yang turut hadir disini mengapresiasi fokus grup diskusi ini, sengaja ada kata Objektif dalam tema karena yang menilai atau memberi opini pengelolaan keuangan negara juga merupakan lembaga negara yang kompeten” Ucap Salim.

Ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan DPD RI atas amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22D dan 23E ayat (2) dan (3) bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan pertimbangan terhadap Rancangan Undang Undang berkaitan dengan APBN. Serta juga sebagai bahan dalam penyusunan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang dan APBN.**(HH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here