Riswanto: Kasasi Terhadap Sekab Banggai Tidak Beralasan Hukum

0
108

PALU, MEDIASULTENG.COM – Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum Sekretaris Kabupaten (Sekab) Banggai, Syahrial Labelo telah menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 17 Juli. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi terkait putusan onslag kliennya Syahrial Labelo. Sehingga, dia masukan kontra memori terhadap memori kasasi yang diajukan oleh JPU.

Riswanto Lasdin yang juga Ketua DPD KAI Sulteng menuturkan, setelah mencermati memori kasasi JPU, dirinya menemukan ada beberapa hal yang menjadi alasan JPU mengajukan kasasi, yakni JPU menilai Majelis Hakim Tipikor Palu tidak menerapkan  hukum pembuktian dan menilai Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya. Nah, terhadap dua alasan JPU mengajukan kasasi tersebut, dalam kontra memori kasasi kami tegaskan bahwa justru JPU yang tidak secara maksimal membuktikan dakwaannya persidangan. Pada hal beban pembuktian ada pada JPU. Hal tersebut dapat dilihat, Pertama, JPU tidak bisa menghadirkan Imran Usman sebagai saksi fakta atau saksi  kunci dalam perkara yang didakwakan kepada klien kami. JPU tidak bisa menghadirkan Imran Usman selaku pemilik lahan dalam pesidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Kedua, saksi fakta Jamhir Adipraja selaku notaris yang membuat akta-akta surat juga tidak dihadirkan oleh JPU tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tiga, Saidin Ali selaku Ahli dari BPKP juga tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah, Empat,  Jao Yuliana selaku Ahli Kenotariatan juga tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Lima, JPU tidak bisa hadirkan Ahli Pidana dan Ahli Perdata dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Sehingga, pihaknya menilai alasan JPU dalam memori kasasi itu tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu kata Riswanto, terkait dengan JPU yang menilai Majelis Hakim  telah melampau batas kewenangannya. Menurutnya, alasan tersebut keliru dan tidak secara konprehensif membaca dan menilai isi putusan Majelis Hakim. Sehingga terkait melampaui batas kewenangan yang dimaksud oleh JPU tidak relevan dengan isi putusan Lengadilan yang telah membebaskan klien kami dari segala tuntutan hukum. Olehnya, kami sangat optimis Hakim kasasi MA akan mempertimbangkan dalil-dalil kami dan pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Palu dan menolak permohonan kasasi JPU.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Palu mengatakan Syahrial Labelo telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai de­ngan dakwaan primair. Namun per­buatan itu bukan merupakan tindak pi­dana. Sehingga melepaskan terdakwa dari segala tun­tutan hukum dan memulihkan nama baiknya.

Bahwasannya, perbuatan Syahrial Labelo tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 973.000.000 karena dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dengan terbangunnya alat navigasi DVOR dan DME Bandara Syukuran  Aminudin Amir Luwuk tersebut mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi Kabupaten Banggai. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here